“Kalau Mau Protes, ke Penyedia Aplikasi”

Sabtu 16-09-2017,06:00 WIB
“Kalau Mau Protes, ke Penyedia Aplikasi”

CIREBON – Konflik berkepanjangan antara sopir angkutan kota (angkot) maupun tukang ojek dengan driver transportasi online, mestinya tidak terjadi. Driver transportasi online mengaku heran, dengan aksi sweeping bahkan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap mereka.
\"aplikasi
Walikota Cirebon Nasrudin Azis temui sopir angkot. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon
“Kita dengan teman-teman sopir angkot statusnya sama-sama driver. Kalau mau komplain, ke penyedia aplikasinya,” ungkap seorang driver salah satu aplikasi layanan transportasi online, Bayu, kepada Rakyat Cirebon, kemarin.

Menurut Bayu, ia dan driver lainnya merupakan pengguna dari aplikasi. Hanya saja, berposisi sebagai driver. Kalaupun aplikasinya tidak ada, kata Bayu, pihaknya tidak akan bisa beroperasi.

“Kalau kita sih karena ada aplikasinya. Kalau aplikasinya diblok, kita juga tidak akan bisa beroperasi apa-apa. Jadi, jangan sampai salah sasaran ke kita protesnya,” kata dia.

Begitu juga dengan rencana DPRD Kota Cirebon bersama Dinas Perhubungan untuk melakukan audiensi setelah Festival Keraton Nusantara (FKN) selesai. Bayu menilai, akan lebih tepat bila audiensi itu melibatkan pihak penyedia aplikasi, tidak hanya driver.

“Kalau kita sih sangat siap, kalau ada pembahasan lagi. Tapi yang jelas, siapa yang diundang? Harusnya jangan hanya driver, tapi penyedia aplikasinya juga,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dishub Kota Cirebon, Ujianto Wahyu Utomo ATD mengatakan, penundaan audiensi antara pihak transportasi online dan angkot yang difasilitasi Dishub dan DPRD ditunda atas pertimbangan kondusivitas Kota Cirebon menjelang FKN.

“Untuk sama-sama menyukseskan FKN. Untuk menahan diri, sambil menunggu nanti kita bahas kembali setelah FKN selesai,” katanya.

Diakui Ujianto, dalam agenda audiensi pada Kamis (14/9) lalu, pihaknya hanya mengundang perwakilan, masing-masing dari pengusaha angkot dan Organda, serta pihak transportasi online. 

“Tapi ternyata yang datang banyak sekali. Dari pihak angkot ingin dibahas, tapi momennya kurang tepat. Makanya ditunda,” kata dia.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah meminta kepada Organda untuk bisa memberikan himbauan kepada semua sopir angkot agar tidak melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif. 

“Sudah kita sampaikan ke Organda untuk membuat surat edaran agar tidak melakukan langkah-langkah yang merugikan,” katanya.

Ditemui terpisah, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar SIK MHum MSM mengatakan, dari aksi demo besar-besaran Kamis lalu, pihaknya menangkap adanya sinyal dari beberapa sopir angkot yang sebenarnya berkeinginan alih status menjadi driver transportasi online. Hanya saja terkendala modal untuk penyediaan mobilnya.

“Saya tangkap ada kemungkinan beberapa sopir angkot sudah berpikir untuk beralih ke transportasi online. Kemungkinan itu harus kita tangkap. Sehingga kita bisa membuat formulasinya dengan menyesuaikan kondisi di Kota Cirebon,” katanya.

Sebelumnya, aksi demonstrasi besar-besaran dilakukan ratusan sopir dan pemilik angkot beserta tukang ojek, di depan gedung DPRD dan Balaikota Cirebon. Mereka meminta pemerintah kota tegas menutup dan melarang transportasi online beroperasi.

Akhirnya, pemkot mengambil langkah untuk melakukan pembahasan setelah FKN usai, dengan kesepakatan selama FKN tidak boleh ada demo sopir angkot maupun transportasi online. 

“Setelah FKN selesai, pasti kita segera bahas dan cari solusinya. Untuk saat ini, jangan ada yang demo, demi kondusivitas serta suksesnya FKN dan kedatangan Pak Presiden ke Kota Cirebon,” kata Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH. (jri)

Sumber: